AMPHURI mengingatkan para penggiat umrah mandiri agar tidak meremehkan Pasal 124 UU No. 14 Tahun 2025. Pasal tersebut menegaskan sanksi pidana hingga 8 tahun penjara bagi pihak yang tanpa izin mengelola dana jamaah umrah. AMPHURI menyerukan masyarakat untuk hanya berangkat melalui PPIU resmi.
Komnas Haji menilai penurunan biaya haji 2026 bersifat moderat dan masih dalam batas wajar. Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menegaskan bahwa langkah ini harus diiringi efisiensi, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan bagi jamaah.
Komisi VIII DPR RI memastikan pembentukan Panja Haji 2026 untuk meningkatkan efisiensi, menekan kebocoran anggaran, dan memperbaiki layanan jamaah. Anggota DPR Selly Andriany Gantina menegaskan pentingnya transparansi serta pengawasan biaya haji agar manfaatnya langsung dirasakan jamaah.
Pemerintah Arab Saudi menetapkan enam syarat kesehatan penting bagi calon jamaah haji, termasuk larangan bagi penderita gagal organ, penyakit menular, dan ibu hamil berisiko. AMPHURI mengimbau jamaah menjaga kesehatan agar memenuhi istitha’ah medis sebelum berangkat haji.
Kementerian Haji dan Umrah meluncurkan sistem antrean baru haji untuk menciptakan keadilan bagi seluruh daerah. Kini masa tunggu haji disamaratakan menjadi sekitar 26 tahun, membawa transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan kuota jamaah.
Kemenhaj usulkan sistem antrean haji nasional selama 26 tahun untuk semua daerah agar lebih adil. Gus Irfan dan Dahnil Anzar jelaskan langkah perubahan dan upaya efisiensi BPIH 2026.
BPKH memastikan pengelolaan dana haji sebesar Rp 171 triliun dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan prinsip kehati-hatian, audit berlapis, serta opini WTP dari BPK, BPKH terus menjaga kepercayaan jamaah haji Indonesia.
