Pemerintah menetapkan jadwal pelunasan biaya haji 2026. Jamaah haji khusus mulai bisa melunasi biaya pada 11 November 2025, disusul haji reguler pada 19 November. Gus Irfan menegaskan pelunasan dibuka bertahap bagi jamaah reguler, lansia, dan disabilitas.
Sebelum terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2025, penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia menghadapi tantangan dalam tata kelola dan regulasi. AMPHURI menyoroti pentingnya profesionalitas, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan untuk menuju tata kelola haji berkelas dunia.
AMPHURI menyerukan pentingnya tata kelola haji berkelas dunia yang menyeimbangkan integritas, digitalisasi, dan nilai spiritual. Dengan sistem yang transparan dan profesional, ibadah haji diharapkan menjadi pengalaman yang aman, efisien, dan penuh makna bagi jamaah.
Arab Saudi resmi membuka pendaftaran Haji 2026 melalui platform digital Nusuk Hajj. Calon jamaah dari negara dengan populasi Muslim minoritas kini dapat mendaftar langsung tanpa perantara. Program ini menjadi langkah baru digitalisasi layanan haji yang lebih mudah dan transparan.
Arab Saudi merilis daftar 10 negara dengan kuota haji 2025 terbanyak. Indonesia menempati posisi pertama dengan 221.000 jamaah, disusul Pakistan, India, Bangladesh, dan Nigeria. Kuota besar ini mencerminkan antusiasme tinggi umat Islam dan pentingnya koordinasi global penyelenggaraan haji.
Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Gus Irfan, menegaskan bahwa umrah mandiri boleh dilakukan secara pribadi, namun menjadi pelanggaran bila mengajak atau memfasilitasi jamaah tanpa izin resmi PPIU. Ia mengingatkan pentingnya legalitas dalam setiap perjalanan ibadah umrah.
AMPHURI mengingatkan para penggiat umrah mandiri agar tidak meremehkan Pasal 124 UU No. 14 Tahun 2025. Pasal tersebut menegaskan sanksi pidana hingga 8 tahun penjara bagi pihak yang tanpa izin mengelola dana jamaah umrah. AMPHURI menyerukan masyarakat untuk hanya berangkat melalui PPIU resmi.
